Sunardi,Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Disnaker Pemprov Kep Babel memimpin rapat pembahasan terkaid Upah Minimum Provinsi/UMP untuk Tahun 2023 berlokasi di Aula Disnaker Babel,(Selasa,22 November 2022)
Pembahasan dilaksanakan berkenaan dengan UMP Tahun 2023 yang berada dalam kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, terdiri dari unsur Pemerintah,perguruan tinggi,serikat pekerja/SPSI Babel,Apindo(asosiasi pengusaha Indonesia),BPS /badan Pusat Statistik,Dinas tenaga kerja Provinsi,Dewan Pakar bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan
Termasuk Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka : 1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). 3) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi; Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
Pada pertemuan tersebut unsur dari SPSI Babel dan Apindo Babel menyatakan opsi keberatan atas pengajuan yang akan di usung oleh Pemerintah berkenaan dengan UMP 2023 sebesar 0,1% untuk variable alfa, perihal variable alfa sebagaimana disebutkan dalam Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022(Penetapan Upah Minimum Tahun 2023).Formula penghitungan UMP tersebut memuat variable Paritas Daya beli,Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Median Upah.
Pengajuan variable dengan nominal 0,1% yang di usung oleh pihak Disnaker Provinsi belum final sebab akan dilakukan pengkajian ulang ke Kemnaker RI untuk selanjutnya Gubernur akan menetapkan dalam Peraturan Gubernur terkait UMP Tahun 2023,menurut rencana ditetapkan pada akhir Bulan November 2022.
nb:
UMP Tahun 2022 Rp 3.264.884
UMP Tahun 2021 Rp 3.230.023,-
UMP Tahun 2020 Rp 3.230.023,-
UMP Tahun 2019 Rp 2.976.705,-
