Pangkalpinang, Dalam memperingati hari Pemadam Kebakaran ke 97 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov.Kep.Babel) melalui BNPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) melaksanakan upacara Bendera di halaman Kantor Gubernur Babel, Selasa, 1 Maret 2016.
Selaku Inspektur upacara dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Sahirman, memperingati dan mensosialisasikan berkenaan dengan hari Damkar se Indonesia yang dirayakan serempak. Dalam pelaksanaan tersebut di hadiri oleh segenap jajaran pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung, unsur Muspida Bangka Belitung beserta tamu undangan lainnya dan segenap pejabat eselon IV dan staf pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Sahirman, membacakan amanah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, bahwa sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Kemudian sebagaimana tema hari Damkar ke 97 Tahun 2016 yakni “Profesionalisme hadir memberikan pelayanan pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai perwujudan butir pertama nawacita”, terlebih lagi wilayah Indonesia terletak pada 3 (tiga ) lempeng dunia yang aktif, dengan demikian sangat rentan terjadi bencana alam secara geografis, belum lagi oleh karena faktor human being nya, ujar Sahirman.
Meski memang pada dasarnya Indonesia sebagai laboratorium bencana : banjir, tsunami, kabut asap, kebakaran hutan, dan kebakaran lahan perumahan/tempat tinggal karena ulah manusia, sebab Indoneis termasuk negara yang sedang berkembang dan membangun dengan demikian kiranya tidak melupakan akan stabilitas ekosistem lingkungan darat dan laut, papar nya.
Terlebih dengan kebakaran terebut menimbulkan dampak negatif yakni kerugian secara finansial negar ditaksir 50 Trilyun rupiah pertahun, dengan demikian diaharapkan terjadi peran serta atau badan khusus yang baik dan terkorelasi dengan baik dan tangguh antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani bencana, sehingga dikemudian hari bencana yang ada di wilayah Indonesia mampu diminimalisasikan dengan akurat, ujar Sahirman menutup pembacaan amanat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.(js)
